Penyelenggara ” Job Fair ” Dilarang Memungut Cost dari Pencari Kerja!

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melarang penyelenggara bursa pemeran kerja atau job fair memungut cost apa pun dari beberapa pencari kerja.

Larangan itu termuat didalam Pasal 54 Ketentuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Th. 2016 mengenai Peletakan Tenaga Kerja.

Kepala Biro Jalinan Masyakarat Kemenaker Sahat Sinurat mengungkap, larangan itu di buat karena job fair yaitu sisi dari service peletakan kerja.

” Peletakan tenaga kerja dikerjakan berdasar pada azas terbuka, bebas, obyektif, dan adil serta setara tanpa ada diskriminasi, ” katanya pada Kompas. com, Minggu (9/4/2017).

Pada intinya, papar Sahat, tiap-tiap tenaga kerja mempunyai peluang yang sama tanpa ada diskriminasi untuk memeroleh pekerjaan baik itu lewat job fair maupun bukanlah.

Ketetapan itu sesuai sama Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 88 th. 2002 yang sudah diratifikasi oleh Ketentuan Presiden Nomor 36 Th. 2002 tentang instansi service peletakan tenaga kerja.

Dalam Pasal 11 Ketentuan Presiden Nomor 36 Th. 2002 dinyatakan dengan cara tegas kalau kerja sama instansi service peletakan tenaga kerja serta perusahaan layanan peletakan tenaga kerja swasta tak mempunyai tujuan mencari laba.

Diluar itu, larangan penyelanggara job fair memungut cost dari pencari kerja juga sesuai sama Undang-Undang 13 th. 2003 mengenai Ketenagakerjaan terlebih berkaitan Bab Peletakan Tenaga Kerja.

” Tiap-tiap tenaga kerja juga mempunyai peluang yang sama tanpa ada diskriminasi untuk memeroleh pekerjaan, ” kata Sahat.

Kementerian Ketenagakerjaan mengharapkan penyelenggaran job fair mematuhi ketentuan itu. Apabila tak, pemerintah siap memberi sanksi tegas.

Ini Sanksi untuk Penyelengara ” Job Fair ” yang Pungut Cost dari Pencari Kerja

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mempersiapkan sanksi untuk penyelenggara bursa pemeran kerja atau job fair yang ketahuan memungut cost dari pencari kerja.

Sanksi itu terdaftar didalam Ketentuan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Th. 2016 mengenai Peletakan Tenaga Kerja.

” Penyelenggara job fair dilarang lakukan pungutan berbentuk apa pun pada pencari kerja, ” Kepala Biro Jalinan Masyakarat Kemenaker Sahat Sinurat pada Kompas. com, Jakarta, Minggu (9/4/2017).

Sanksi pada penyelenggara job fair nakal terbagi dalam tiga step. Pertama yaitu pemberian surat peringatan dari mulai Direktorat Jenderal Kemenaker, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Propinsi, atau Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota.

Dalam saat sanksi administrasi itu, penyelengara job fair disuruh untuk penuhi beberapa keharusan yang didapatkan dari Kemenaker.

Ke-2, apabila beberapa keharusan, Kemenaker bakal memberhentikan aktivitas penyelenggara job fair dari mulai pemberhentian sesaat, sebagain, bahkan juga semua aktivitas.

Ketiga sanksi tegas bakal segera diberikan apabila penyelenggara job fair tetaplah nakal. Sanksi itu yaitu pencabutan izin usaha atau pencabutan sinyal daftar.

Larangan memungut cost dari pencari kerja sesuai sama Konvensi International Labour Organisation (ILO) Nomor 88 th. 2002 yang sudah diratifikasi oleh Ketentuan Presiden Nomor 36 Th. 2002 tentang instansi service peletakan tenaga kerja.

Didalam Pasal 11 Ketentuan Presiden Nomor 36 Th. 2002 ucap Sahat, menyebutkan dengan tegas kalau kerja sama instansi service peletakan tenaga kerja serta perusahaan layanan peletakan tenaga kerja swasta tak mempunyai tujuan mencari laba.

Diluar itu, larangan penyelanggara job fair memungut cost dari pencari kerja juga sesuai sama Undang-Undang 13 th. 2003 mengenai Ketenagakerjaan terlebih berkaitan Bab Peletakan Tenaga Kerja.

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *